Rizal Ramli Siap Menempuh Jalan Terjal Jejak Lula, mantan Presiden Brasilia

DR. Rizal Ramli

JAKARTA,RIMANEWS- Selasa kemarin (31/7/12), dialog jelang berbuka puasa di kediaman mantan menko perekonomian Rizal Ramli PhD, Kemang , Jakarta, diwarnai wacana pergulatan Presiden Lula untuk memimpin perubahan di Brasilia. Dalam percaturan pilpres di Indonesia,  pergulatan  mantan menko perekonomian Rizal Ramli PhD kini mirip atau serupa dengan Lula, mantan presiden Brasilia.  Rizal Ramli dan Lula sama-sama  marginal dan berangkat sebagai  sosok pergerakan yang memihak rakyat dengan visi-misi, program dan agenda rakyat yang sejati: membebaskan rakyat kita dari perbudakan dan perkulian/jongos, seraya menghayati, menolong dan memberdayakan rakyat kecil agar kehidupan mereka lebih baik, adil dan  sejahtera. Itu bukan slogan, atau janji. itu komitmen tertulis seorang Rizal Ramli yang kredibel, kapabel dan memiliki kapasitas teknokratis untuk membangun kembali Indonesia dari keterpurukan era SBY. Hanya Rizal Ramli yang memiliki kecakapan untuk itu, meski ia tak dikenal dalam survei, dan jajak pendapat. RR sedang gerilya membangun basis massa politik yang kohesif.

Rizal Ramli atau Gus Romli adalah ekonom senior  peraih Doktor (PhD) lulusan Boston University,AS, khas  sosok marginal keluarga besar dari Gus Dur almarhum, tidak dikenal, tidak populer, tak mampu bayar iklan tivi , namun terus menggalang kekuatan buruh perkotaan, serikat pekerja, petani, nelayan  dan  para lurah/kepala desa  serta mahasiswa dan para inteligensia yang perduli di seluruh Indonesia dengan obsesi agar ada dana 10 persen dari APBN bisa dicurahkan bagi pembangunan pedesaan dan pemberdayaan kaum miskin. Rizal Ramli yang sejak masa kanak yatim piatu kini meyakini  pada tahap awal, bakal meraih 10 persen suara rakyat melalui jaringan buruh, petani, kepala desa/lurah dan nelayan serta kaum pedagang kecil/kaki lima termasuk kaum inteligensia.

Rizal Ramli (RR) mengingatkan bahwa ketika maju sebagai calon presiden di Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (Presiden Lula) tidaklah populer,  tidak punya jaringan televisi, tidak mampu bayar iklan televisi dan tidak didukung media maupun para konglomerat Brasil  yang menguasai media  cetak maupun elektronik.Namun Lula akhirnya menang dan terpilih jadi presiden yang amanah. Seperti halnya Lula yang sengsara sejak muda, RR sudah menjadi sosok pergerakan sejak mahasiswa ITB, berdemonstrasi  1977/78 melawan kezaliman dan dipenjara Orde Baru di Sukamiskin Bandung, terkucil, terpasung dan teralienasi, namun berhasil studi PhD ilmu Ekonomi di Boston University,AS  sebagai bekal untuk membangun kembali bangsa Indonesia yang galau, murung,merana dan kehilangan harapan.

Dalam dua periode kepemimpinan (2002-2006 dan 2006-2010), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, 64 tahun, berhasil mengangkat derajat Brasil dari negara miskin menjadi salah satu negara terkaya dunia.
Di bawah kepemimpinannya, puluhan juta rakyat Brasil lepas dari belenggu kemiskinan dan berhasil menjadi orang-orang kaya baru. Berdasarkan konstitusi, Lula tak diperbolehkan menjabat untuk periode ketiga.

Lula, yang resmi menyerahkan kekuasaannya ke presiden baru pada 1 Januari 2011, telah menjadi simbol transformasi Brasil dari yang tadinya negara keranjang utang ke negara kaya baru. Meskipun demikian, bukan berarti mantan tukang semir miskin dan pandai besi itu tak pernah gagal.
Brasil, yang luas daratan dan jumlah penduduknya terbesar di Amerika Selatan, telah menunjukkan pengaruh politik yang luar biasa, bukan saja di kawasan ini tetapi juga di tingkatan global.
Dengan dua periode kekuasaan di tangannya, Lula Da Silva telah memantapkan posisi Brazil sebagai kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan di dunia, bahkan data IMF mencatat, bahwa negeri samba ini akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2020 mendatang.
Tak heran, bila kepresidenan Lula paling dikenang rakyatnya. Lihat saja Cremilda Maria da Silva, seorang
warga miskin berusia 35 tahun yang mengelu-elukan Lula, karena gajinya kini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ini pemerintahan terbaik Brasil. Sebelum Lula,  rakyat Brasil seperti tak memiliki pemerintahan kecuali kekuasaan elite yang egois dan picik.

Menurut ekonom senior Rizal Ramli sendiri, Presiden SBY dan siapapun  sebaiknya belajar dari keberhasilan pemimpin Brasil, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, 64 tahun, dalam membangun pertanian dan perekonomian rakyatnya, bukan semata membangun pasar modal dan sektor nontradable yang jelas tidak menguntungkan rakyat.
Dalam dua periode kepemimpinan (2002-2006 dan 2006-2010), Lula berhasil mengangkat derajat Brasil dari negara miskin menjadi salah satu negara terkaya dunia.
Di bawah kepemimpinan Lula, ungkap mantan Menteri Perekonomian itu, puluhan juta rakyat Brasil lepas dari belenggu kemiskinan dan berhasil menjadi orang-orang kaya baru. Prestasi Lula diakui bukan sebatas di bidang ekonomi. Ia juga dilihat sebagai simbol keberhasilan warga kebanyakan, dari kelas pekerja, dalam mencapai posisi puncak politik dan memajukan bangsanya.
Rakyat Brasil bebas dari kemiskinan, sebagian besar kaum taninya sejahtera dan bebas dari keterbelakangan. Pembangunan pro-rakyat, pro-poor dan pro-job di sektor pertanian.
Selama delapan tahun memimpin, Lula berhasil mengubah jutaan rakyat miskin Brasil menjadi kelas menengah yang leluasa membelanjakan uang. Lula juga berjasa dalam mengubah Brasil menjadi satu pemimpin ekonomi dan diplomasi serta raksasa ekonomi Amerika Latin, Rizal Ramli menyebutkan, program-program sosial  Lula berhasil mengangkat 19 juta penduduk Brasil dari jurang kemiskinan. 

“Luiz Inacio Lula da Silva sukses memimpin Brasil menjadi salah satu negara berkembang yang disegani di dunia. Ketika seorang mantan penjual kacang dan pemimpin serikat buruh radikal yang berpendidikan rendah menjadi presiden Brasil pada 2003, banyak pihak yang meyakini raksasa Amerika Latin ini bakal tertatih-tatih.

Tujuh tahun berlalu, Lula sukses menempatkan dirinya di puncak bersama negara-negara berkembang pesat lain, seperti Rusia, China, dan India.

Di dalam negeri, kebijakan-kebijakan ekonomi dan program-program sosial berhasil mengangkat 19 juta penduduk Brasil dari jurang kemiskinan. Karena itu, tidak heran jika Lula memperoleh dukungan lebih dari 80 persen dari rakyatnya.
Pertumbuhan pesat ekonomi Brasil selama lima tahun belakangan ditopang oleh ekspor berbagai komoditas, diplomasi apik, dan kharisma Lula yang ditunjukkan di berbagai pertemuan tingkat internasional.

Selama berkuasa, Lula tidak segan-segan mengunjungi negara-negara yang belum pernah dikunjungi pemimpin Brasil sejak abad ke-19. Tujuan dari diplomasi aktif Lula adalah mencari kesempatan bisnis bagi Brasil. Tidak seperti negara-negara berkembang pesat lain yang tergabung dalam BRIC( Brasil, Rusia, India, dan China), Brasil tidak terpengaruh oleh isu keamanan. Lula, 63 tahun, memperluas peran Brasil tanpa menciptakan musuh.

Pada 2002, pakar ekonomi memprediksi Lula akan menyebabkan bencana bagi perekonomian Brasil. Sementara lawan-lawan politik di dalam negeri menyoroti soal pendidikan dan kemampuan bahasa Inggris Lula yang rendah bisa berakibat buruk dalam pergaulan internasional.

Pertanyaan besarnya adalah apakah Brasil akan bernasib sama seperti Argentina, yang jatuh ke dalam krisis ekonomi karena terlilit utang. Pada 2006, ternyata menurut Rizal Ramli,  Brasil mampu melunasi utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) lebih awal. Bahkan Brasil siap memberi pinjaman sebesar 10 miliar dollar AS kepada IMF.

Lula memberlakukan kebijakan luar negeri yang sangat aktif. Dia telah mengunjungi 75 negara dan membuka 33 kedutaan besar baru. Empat belas kedutaan besar baru di buka di Afrika, sebagai bagian dari agenda kerja sama selatan-selatan antara Amerika Selatan dan Afrika.

Lula menjadi ujung tombak bagi negara-negara berkembang yang mendesak negara-negara kaya supaya menghapus subsidi pertanian, berperan lebih dalam perundingan perubahan iklim, dan memimpin dalam penanggulangan krisis keuangan global.

Lula mampu menjaga popularitasnya tetap tinggi dengan rajin mengunjungi permukiman-permukiman kumuh, membuka proyek-proyek publik, dan siaran di radio sekali dalam sepekan. Kharisma dan kemampuannya memobilisasi kaum miskin luar biasa, ujar Kenneth Maxwell, direktur Program Kajian Brasil di Harvard University.

Rizal Ramli memuji Lula dan kabinetnya yang berkuasa dengan persiapan penuh dalam menghadapi krisis keuangan di Brasil dengan membatalkan sejumlah megaproyek untuk menghemat cadangan mata uang asing. Hal ini membuat Brasil bisa bertahan di tengah krisis global yang terjadi mulai tahun lalu.

Kini pertarungan Rizal Ramli adalah pengulangan sejarah Lula di Indonesia, apakah Rizal Ramli bisa maju jadi capres atau cawapres pada 2014?  Sejarah yang kelak menjawabnya.

Yang pasti, gagasan, prinsip dan cita-citanya adalah mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 dengan rendah hati untuk belajar dan mengambil hikmah dari keberhasilan Presiden Lula dari Brasilia. Rizal Ramli dengan kaum buruh,petani, nelayan,  kaki lima, pedagang kecil, penjaja dan sektor informal  serta mahasiswa dan kaum inteligensi yang perduli, bertekad menjadi ‘’pembawa obor’’ semangat Soekarno-Hatta di tengah  kompleksitas dan bengisnya politik praktis di Indonesia. Rizal  Ramli berusaha keras dan persisten dalam meyakinkan kelas pengusaha (borjuis) kita agar komit dan perduli pada kaum dhuafa yang kini dipanggulnya untuk perubahan.

 ‘’Harus ada perubahan, harus ada perubahan. Perubahan  dan perubahan, ‘’ kata almarhum penyanyi  populis Franky Sahilatua kepada kita sebelum sakitnya yang keras dan mangkat. Rizal Ramli menghayati pesan dan nyanyian Franky and Jane itu,dengan semangat perubahan, dari Rumah Perubahan, Jakarta dan jaringannya di seluruh Indonesia.  ''Sekali berarti, sudah itu mati, ''demikian pesan Chairil Anwar, penyair terbesar Angkatan 1945.(berbagai sumber).

Sumber Utama: http://m.rimanews.com/read/20120801/71212/rizal-ramli-siap-menempuh-jalan-terjal-jejak-lula-mantan-presiden-brasilia

Baca Juga:
Solusi Rizal Ramli untuk Indonesia yang lebih baik  

Amerika Serikat Jawab Tuduhan Rizal Ramli

Rizal Ramli menyatakan, UU Migas disponsori oleh USAID, lembaga AS

DR. Rizal Ramli

VIVAnews - Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab tuduhan yang disampaikan ekonom Rizal Ramli selaku ahli dalam sidang judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam salah satu sesi sidang, Rizal Ramli menyebut, UU Migas ini disponsori USAID, badan AS untuk bantuan internasional.

Dalam siaran pers yang diterima VIVAnews, Sabtu 17 November 2012, Kedutaan AS mengklarifikasi pernyataan itu. Kedutaan menyatakan, AS memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk Indonesia yang sedang melakukan reformasi sektor energi.

"Masukan ini berdasarkan best practices dan pengalaman internasional atas isu ini, didesain untuk membantu dan berkontribusi pada proses pemerintahan, dan semua keputusan perubahan undang-undang atau kebijakan dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai hasil dari prosesnya sendiri," demikian pernyataan Kedutaan.

Semua bantuan USAID diberikan dan dikontrol berdasarkan aturan USAID dan diaudit secara teratur. Bantuan itu digunakan untuk membiayai tim bantuan teknis (jangka pendek dan panjang), pelatihan, dan lokakarya yang menjadi bagian dari Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) selama lima tahun.

Di awal 1999, USAID diminta oleh Kuntoro Mangkusubroto yang kemudian jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membantu peninjauan atas rancangan UU Migas yang disiapkan pemerintah Indonesia namun ditolak DPR. RUU ini bagian dari upaya pemerintah Indonesia mereformasi sektor energi (migas, listrik dan panas bumi) untuk meningkatkan efisiensi dan mampu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi.

USAID merespons positif dan meneken program SOGA dengan anggaran US$4 juta setahun dan total US$20 juta selama lima tahun. USAID membantu pemerintah Indonesia meninjau RUU, dalam rangka konsistensi, implementasi dan tahapan implementasi. Juga membantu peninjauan "makalah akademis" untuk UU ini, yang menjelaskan alasan kenapa harus diimplementasikan. 

Dan RUU ini akhirnya bisa dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah, di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu masih sebagai Menteri Energi dan disahkan tahun 2001 di bawah Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro.

Selasa 13 November lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan sejumlah tokoh Islam dalam uji materi UU Migas. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang dimandatkan UU Migas ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. 

Dalam putusan itu, MK membatalkan pasal 1 angka 23 dan pasal 4 ayat, pasal 41 ayat 2, pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 59 huruf a dan pasal 61 dan pasal 63 UU Migas bertentagan dengan UU 1945. Pasal itu yang menyatakan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi diserahkan kepada BP Migas sebagai wakil pemerintah.

Dalam risalah putusan, terdapat satu bagian keterangan dari ahli Rizal Ramli yang dihadirkan penggugat. Rizal menyatakan, "Undang-Undang Migas ini dibiayai dan disponsori oleh USAID dengan motif:
1. Agar sektor migas diliberalisasi.
2. Agar terjadi internasionalisasi harga, agar harga-harga domestik migas
disesuaikan dengan harga internasional.
3. Agar asing boleh masuk sektor hilir yang sangat menguntungkan dan
bahkan risikonya lebih kecil dibandingkan sektor hulu."

"Pembuatan Undang-Undang yang dibiayai oleh asing biasanya banyak prasyarat, dan conditionalities-nya, dan sering diiming-imingi dengan pinjaman, apa yang dikenal sebagai long type lost, Undang-Undang yang dikaitkan dengan pinjaman. Nah, jadi Undang-Undang yang dikaitkan dengan pinjaman luar negeri, penuh prasyarat, itu tidak mungkin tujuannya untuk menyejahterakan rakyat dan negara Indonesia. Sudah pasti ada kepentingan strategis, kepentingan bisnis di belakangnya yang ikut persyaratan daripada Undang-Undang tersebut," kata Rizal Ramli. (umi)

Sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/367929-amerika-serikat-jawab-tuduhan-rizal-ramli

Baca Juga: http://restianrick.wordpress.com/2010/02/01/politik-energi-amerika-serikat-di-indonesia/

Rizal Ramli: Saatnya Tritura Jilid Dua!

DR. Rizal Ramli

“Tapi tema perubahan yang diusung pak Rizal Ramli adalah bagian dari demokrasi yang diharapkan rakyat menuju kehidupan yang lebih baik. Saya percaya, beliau sudah menyiapkan sistem pengganti, sehingga gerakan perubahan kali ini tidak asal mengganti presiden,” kata Zuhro

RMOL. Koalisi Parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) sama sekali tidak membawa manfaat bagi rakyat. Bahkan tidak ubahnya dengan kerja sama para pendusta yang menyengsarakan rakyat. Untuk itu sudah saatnya digulirkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) jilid dua, yaitu turunkan harga, turunkan SBY, dan hapus UU yang merugikan rakyat.

Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk “Koalisi atau Konspirasi?” yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, Selasa (10/4). Hadir sebagai pembicara adalah pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro, pakar hukum tata negara Margarito Kamis, dan budayawan Ridwan Saidi.

Istilah “Tritura Jilid Dua” pertama kali disampaikan tokoh perubahan nasional Rizal Ramli. Ketua Aliansi Perubahan untuk Rakyat (ARUP) yang siang itu ikut hadir dalam diskusi didaulat untuk memberikan pendapatnya seputar koalisi parpol. Rizal Ramli yang mantan Menko Perekonomian tersebut hanya sedikit menyinggung soal koalisi. Dia justru menggulirkan perlunya Tritura Jilid Dua untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Dia mengatakan, beban hidup rakyat sekarang sudah amat berat. Yang lebih memprihatinkan lagi, banyak sekali UU yang menyengsarakan rakyat karena draft-nya disusun oleh asing. Contoh paling nyata adalah UU Migas. Saat RUU ini diajukan pertama kali ke DPR, sebagai penasehat ekonomi DPR, ECONIT memberi masukan bahayanya RUU tersebut bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Akhirnya, RUU Migas tersebut tidak gol.

“Tapi ketika kita semua masih sibuk dengan transisi ketika Gus Dur dijatuhkan, RUU ini kembali diajukan. Hanya dalam tempo kurang dari 2 bulan, RUU migas gol dan disahkan menjadi UU. Sesaat setelah itu Kedubes AS di Jakarta membuat laporan ke Washington, bahwa mereka sukses mendorong disahkannya UU Migas,” ungkap Rizal Ramli.

Pemimpin Perubahan

Menurut Margarito, harga bahan bakar minyak (BBM) memang tidak jadi naik. Meski demikian, harga berbagai kebutuhan rakyat sudah telanjur naik dan tidak akan turun lagi. Akibatnya, beban hidup rakyat menjadi semakin berat. Dalam konteks Tritura jilid dua, tuntutan menurunkan harga adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Kita tahu persis, naiknya harga-harga membuat rakyat jadi semakin menderita. Itulah sebabnya turunkan harga menjadi tuntutan yang pertama. Jangan pernah berharap Koalisi Parpol akan menjadi solusi. Selain tidak ada dalam Konstitusi, pada praktiknya Setgab telah menjadi tidak beradab,” ujar Margarito.

Ridwan malah berpendapat di tahun 1950an, Setgab yang sekarang disebut dengan Monster Verbond alias "kerja sama para setan." Parpol berkumpul hanya untuk kepentingan kelompoknya, baik secara ekonomi maupun kekuasaan.

Sehubungan dengan itu, dia sependapat perlunya Tritura Jilid Dua. Namun Ridwan mengusulkan agar urutan tuntutan diubah, yaitu Turunkan SBY menjadi yang pertama. Alasannya, selama tujuh tahun berkuasa, SBY terbukti tidak bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia malah sibuk melayani kepentingan para majikan asingnya.

“Kita perlu perubahan agar rakyat hidup lebih baik. Untuk itu kita butuh pemimpin yang kuat dan berpihak kepada rakyat. SBY sama sekali tidak bisa diharapkan. Menurut saya, biarkan Rizal Ramli menjadi pemimpin perubahan buat kita semua. Kalau saya, karena sudah berumur, cukup bantu-bantu saja,” tukas Ridwan.

Sedangkan Zuhro mengingatkan agar Tritura Jilid Dua tidak kembali mengulang kesalahan pergantian kekuasaan yang terjadi sebelumnya, baik dari Orde Lama ke Orde Baru maupun dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Pada zaman Soeharto, misalnya, saat itu yang terpikir hanyalah bagaimana menggulingkan dia. Mahasiswa dan aktivis tidak mempersiapkan sistem dan pemimpin penggantinya. Akibatnya, Indonesia tidak kunjung menjadi lebih baik pasca reformasi.

“Tapi tema perubahan yang diusung pak Rizal Ramli adalah bagian dari demokrasi yang diharapkan rakyat menuju kehidupan yang lebih baik. Saya percaya, beliau sudah menyiapkan sistem pengganti, sehingga gerakan perubahan kali ini tidak asal mengganti presiden,” kata Zuhro. [ysa]

Sumber: http://www.rmol.co/read/2012/04/17/61077/Rizal-Ramli:-Saatnya-Tritura-Jilid-Dua!-

Rizal Ramli: Hancurkan Distrust Agar Semangat Rakyat Bangkit Kembali

DR. Rizal Ramli

"Jika kita bisa melakukan hal-hal yang berarti sehingga membuang rasa saling tak percaya. Distrust (rasa tak percaya) dihancurkan, semangat rakyat bisa bangkit kembali" 

RMOL. Mantan Menteri Perekonomian DR Rizal Ramli menilai kunci persoalan bangsa yang jalan ditempat mesti dituntaskan dengan mengembalikan rasa saling percaya dan melaksanakan Pancasila sebagai idiologi.

"Jika kita bisa melakukan hal-hal yang berarti sehingga membuang rasa saling tak percaya. Distrust (rasa tak percaya) dihancurkan, semangat rakyat bisa bangkit kembali," kata Rizal yang berbicara dalam sarasehan bertema "Kerukunan Umat Beragama Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Nusantara di Menado," Sabtu (27/10).

Dia menambahkan, ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan pada 28 Oktober tahun 1928 tidak pernah ada sekat-sekat agama dan antarsuku. Namun, setelah 84 tahun kemudian terjadi gejala pengkotak-kotakan komunitas masyarakat.

Hal ini, lanjut Rizal Ramli, terjadi karena masyarakat terutama mereka yang berada di lapisan bawah hidup dalam kemiskinan dan pengangguran.

"Kita ini merupakan negeri kaya raya, tapi mengapa terjadi kemiskinan karena terjadi  kesenjangan diantara elemen masyarakat yang menyebabkan  masyarakat gampang dibuat tersekat-sekat," terangnya.

Dijelaskannya, apa yang terjadi itu karena kesalahan penjabaran terhadap berbagai perundangan dan regulasi yang ditelurkan.

"Kita tidak lagi berpegang pada idiologi Pancasila yang sudah menjadi dongeng dan mitos," imbuhnya.

Selain itu, berbagai ketimpangan terjadi akibat  kepemimpinan yang  lembek tidak memiliki kekuatan melakukan berbagai hal yang seharusnya  dilaksanakan.

Meski begitu, Rizal menambahkan, harapan bagi bangsa masih ada, keluar dari situasi yang berjalan ditempat.

"Jika kita bisa melakukan hal hal yang berarti sehingga membuang rasa saling tak percaya di masyarakat," katanya.

Acara yang digelar DPW Garda Pemuda Nasdem Sulut itu, menghadirkan juga pembicara dari berbagai tokoh lintas agama dan profesi seperti, Azyumardi Azzra, Frans Magnis Suseno, Sri Edi Swasono, Ferry Tinggogoy, Beni Sutrisno, Roch Basuki Mangunprodjo, Hendrik Luntungan Kawilarang, Musda Mulia. Acara diisi juga pernyataan sikap dan ikrar para pemuda lintas komunitas se Sulawesi Utara. [dem]

Sumber: http://www.rmol.co/read/2012/10/27/83646/Rizal-Ramli:-Hancurkan-Distrust-Agar-Semangat-Rakyat-Bangkit-Kembali-

Keberpihakan Pada Petani Wujudkan Kedaulatan Pangan

DR. Rizal Ramli

"Publik harus bisa membedakan makna ‘ketahanan pangan’ dan ‘kedaulatan pangan.’ Sepintas, sepertinya tidak ada perbedaan hakiki dari dua kaliimat ini. Namun sesungguhnya di balik keduanya ada perbedaan makna yang amat fundamental".

Ilustrasi

RMOL. Sudah saatnya pemerintah menyusun kebijakan yang berpihak kepada petani nasional. Dengan begitu pemerintah bisa mewujudkan cita-cita keadaulatan pangan dan impor beras yang lebih banyak merugikan keuangan negara bisa dihentikan.

Demikian disampaikan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Riza Ramli pada diskusi yang bertajuk "Asean Economy Development Through the Strengthening of Food Self-sufficiency" di Jakarta, Selasa (13/11).

"Keberpihakan terhadap petani inilah yang diterapkan seperti pemerintah sejumlah negara maju, seperti Jepang dan Taiwan. Petani di negara-negara itu benar-benar mendapatkan perlindungan dari pemerintahnya. Itulah sebabnya mereka bisa hidup dengan tingkat kesejahteraan yang sangat memadai," ujar Rizal Ramli pada acara yang diselenggarakan Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) itu.

Menurut Rizal Ramli, publik harus bisa membedakan makna ‘ketahanan pangan’ dan ‘kedaulatan pangan.’ Sepintas, lanjut dia, sepertinya tidak ada perbedaan hakiki dari dua kaliimat ini. Namun sesungguhnya di balik keduanya ada perbedaan makna yang amat fundamental.

Pada ketahanan pangan, paradigma yang dipegang adalah; yang penting tersedianya bahan pangan sebagai kebutuhan pokok. Tidak penting sumber stok itu, apakah hasil panen sendiri atau impor. Bahkan pada paradigma ketahanan pangan yang dikembangkan justru pemenuhan kebutuhan beras dengan cara mengimpor.

Stok beras dunia hanya sekitar 4 juta ton. Kalau tiap tahun Indonesia mengimpor hingga 2 juta ton, ini akan mengerek harga beras di pasar internasional. Akibatnya, kita harus mengeluarkan devisa dalam jumlah sangat besar untuk impor beras. Adalah rahasia umum, bahwa ada komisi sekitar US$10-US$20/ton. Bayangkan, berapa banyak keuntungan para pemburu rente ini? Ini terjadi karena yang diterapkan adalah paradigma neolib. Pada saat yang sama, rakyat harus membayar beras lebih tinggi dari semestinya. Celakanya hal seperti ini juga berlaku pada produk pertanian lain, seperti kedelai, jagung, dan gaplek.

“Sebetulnya pemerintah bisa tidak mengimpor beras. Caranya, dengan membeli beras produksi petani sebanyak-banyaknya. Dengan cara ini tidak perlu kita buang-buang devisa. Yang lebih penting lagi, petani pun senang karena padi dan berasnya dihargai secara pantas,” ungkap Rizal Ramli yang juga mantan Kepala Bulog ini.

Tiru Jepang dan Taiwan

Dia menyarankan agar Indonesia meniru Jepang dan Taiwan. Pemerintah Jepang sangat memproteksi petani dan produk pertaniannya. Impor beras dipersulit dengan berbagai macam peraturan. Pada saat yang sama, pemerintah membeli beras petaninya dengan harga tinggi. Itulah sebabnya petani Jepang makmur hingga bisa menjadi turis ke Bali dan tempat-tempat wisata lainnya.

Hal serupa juga dilakukan Taiwan. Ketika Chiang Kai Sek lari dari China ke Taiwan, dia memberi petaninya 0,5 hektare sawah. Walau tidak luas, namun dengan program intensifikasi produksi padinya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal itu ditambah lagi dengan pengembangan produk holtikultura lainnya, kesejahteraan petani Taiwan jadi meningkat sangat baik.

Pemerintah bisa membagikan lahan di luar Jawa kepada petani, masing-masing 10 ha untuk menanam sawit dan lainnya. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial, penduduk lokal menerima 20 ha. Ini jauh lebih bagus ketimbang tanah dibagi-bagi kepada para konglomerat ratusan ribu bahkan sampai jutaan hektar.

“Petani yang dapat lahan itu diberi biaya hidup untuk lima tahun. Ditambah bibit dan sarana produksi lain, saya kira anggaran untuk tiap keluarga tidak lebih dari Rp150 juta. Tapi setelah lima tahun, petani kita sudah bisa menikmati hasil panen dan jadi kaya raya. Mereka tidak perlu lagi ke Malaysia menjadi buruh sawit. Kita bahkan bisa mengimpor tenaga kerja dari Pakistan atau Banglades untuk mengurus kebun-kebun petani. Sayangnya, program ini tidak dilakukan,” paparnya. Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian ini.

Pada kesempatan itu Rizal Ramli juga menilai cita-cita Bung Karno tentang Trisakti, yaitu kedaulatan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya sangat relevan dengan kondisi hari ini. Tanpa kedaulatan, negara sangat rentan dan bergantung pada negara lain, tidak mungkin jadi negara kuat dan makmur. Trisakti juga relevan sebagai cara untuk menarik manfaat sebesar-besarnya dari globalisasi dan hubungan internasional. [dem]

Sumber: http://www.rmol.co/read/2012/11/14/85220/Keberpihakan-Pada-Petani-Wujudkan-Kedaulatan-Pangan-

PERJALANAN KEHIDUPAN: RIZAL RAMLI DAN BUNG KARNO

LENSAINDONESIA.COM: Masyarakat Indonesia merindukan lahirnya tokoh politik yang berintegritas dan berkomitmen yang sekelas mantan presiden RI, Soekarno. Di tengah krisis kepemimpinan nasional yang merambah dunia politik Indonesia, kini muncul seorang tokoh bernama Rizal Ramli, ekonom senior Indonesia yang memiliki nama di dunia internasional.
Setidaknya ada lima hal antara Bung Karno dan Rizal Ramli, yang jika diperhatikan ternyata perjalanan kehidupannya memiliki kesamaan. Sungguh suatu kebetulan yang menarik. “Yang Pertama. Soekarno dan Rizal Ramli sama-sama sempat digembleng sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB),” kata I Gede Aradea Sandra Permadi, mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik, Jumat (6/7/2012).
Soekarno muda, sambung Gede, mulai kuliah di kampus yang berlokasi di Jl Ganesa 10, Bandung, ini sejak tahun 1921, sedangkan Rizal Ramli muda masuk tahun 1973. Semasa kuliah inipun keduanya menemukan pendamping hidup, jika Soekarno menemukan Inggit Ganarsi yang berdarah Sunda, Rizal Ramli menemukan Herawati yang berdarah Jawa.
“Yang kedua. Baik Soekarno maupun Rizal Ramli pada masa mudanya sama-sama pernah mendekam di Penjara Sukamiskin, Bandung, akibat perlawanan mereka terhadap sistem yang menindas rakyat Indonesia. Jika Soekarno melawan pemerintah kolonial Belanda sehingga dijebloskan penjara tahun 1929, Rizal Ramli melawan rezim otoriter Orde Baru hingga dijebloskan ke Sukamiskin tahun 1978,” imbuhnya.
Hal ketiga, sampai masa paruh bayanya baik Soekarno dan Rizal Ramli tetap setia menjadi juru bicara pelawan sistem ekonomi politik ”penjajahan gaya baru”. Jika dahulu di abad 20, dalam berbagai pidatonya, Soekarno ―beserta para aktivis di era tahun 1950 hingga 1960an― akrab mengistilahkan penjajahan gaya baru sebagai neo kolonialisme-imperialisme atau disingkat nekolim, di abad 21 Rizal Ramli―beserta para aktivis di era tahun tahun 2000an―akrab menyebutnya sebagai neoliberalisme atau disingkat neolib.
Kesamaan keempat. Karakter Soekarno dan Rizal Ramli identik dengan seorang tokoh pewayangan yang sama, yaitu Bima. Jika Soekarno, yang memang gemar wayang sejak kecilnya, mengidentikkan dirinya sendiri dengan Bima, “Kini seorang dalang kenamaan yang bernama Ki Sudjiwo Tedjo dalam kekagumannya, menyatakan bahwa karakter Rizal Ramli sangat mirip dengan Bima,” imbuhnya.
Kelima, sambung Gede, baik Soekarno maupun Rizal Ramli memiliki kecintaan yang tinggi terhadap kesenian, terutama karya seni lukisan dan teater. Di tengah aktivitas politik keduanya, apresiasi kesenian merupakan sesuatu kegiatan yang tak mungkin mereka lewatkan.

Sumber: http://forum.kompas.com/nasional/127320-rizal-ramli-mirip-soekarno.html

Rizal Ramli Tegaskan, Keputusan MK Untuk Hapus Neoliberalisme-Neokolonialisme !

JAKARTA- Mantan menko ekuin Dr Rizal Ramli  (RR) menilai pentingnya  keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya memutuskan pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang terbukti  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. ''Ini perjuangan konstitusional yang panjang dan harus dilanjutkan terus agar kemandirian ekonomi terjaga dan dominasi asing bisa dikikis.dan dihapuskan. hendaknya diingat,  Indonesia sejauh ini belum berdaulat secara ekonomi dan politik, belum berkepribadian dalam budaya ,'' kata RR, ekonom senior dan tokoh nasional.

Maka, dengan keputusanMK itu, seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, BP Migas harus bubar. ''Neoliberalisme yang mencekam industri migas kita, harus diakhiri,'' kata Rizal Ramli, mantan aktivis ITB.

"Sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait," kata Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD,saat membacakan putusan pengujian Undang-Undang (UU) Migas di Jakarta, Selasa(13/11).

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 dalam UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Judicial Review UU No. 22/2001 tentang Migas diajukan oleh sejumlah organisasi dan perorangan. Mereka terdiri atas tokoh-tokoh nasional dan aktivis. Antara lain PP Muhammadiyah, Komaruddin Hidayat,Marwan Batubara, Adhie Massardi, dan M Hatta Taliwang. Para penggugat menghadirkan sejumlah saksi ahli, di antaranya mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, pakar migas Dr Kurtubi, pakar hukum tata negara Dr Margarito Kamis, dan lainnya.

Rizal Ramli yang juga Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) menyambut gembira keputusan MK ini. Menurut dia, lewat keputusan ini, MK telah menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada konstitusi. Dia juga berterima kasih kepada para hakim MK yang telah mengambil keputusan tepat. Dengan keputusan MK ini, ke depan bisa diharapkan sumber daya alam, khususnya Migas, dapat lebih bermanfaat buat rakyat banyak.

“Sebetulnya kami berharap MK membatalkan UU Migas secara keseluruhan. Tapi mungkin untuk sementara biarlah kita terima keputusan ini. Nanti, di bawah pemerintahan yang baru, kita susun UU Migas yang lebih sesuai dengan konstitusi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan kedaultan energi seperti yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa,” kata Rizal Ramli.

Terkait BP Migas, para penggugat berpendapat BP Migastidak banyak memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Pada praktiknya, BP Migas justru lebih banyak menguntungkan kontraktor-kontraktor asing. Lewat perannya yang tidak jelas, BP Migas justru menjadi ‘kepanjangan tangan’ kontraktor asing, khususnya dalam soal persetujuan pembayaran recovery cost yang jumlahnya amat besar.

“Soal sumber daya alam adalah persoalan besar bangsa Indonesia. Pantaskah untuk hal-hal besar seperti ini diserahkan kepada sebuah badan yang tidak jelas tugas dan tanggung jawabnyaseperti BP Migas ini? Apakah kualitas sumber daya manusia Kementerian ESDM sudah demikian parahnya, hingga tugas penting seperti ini diserahkan kepada pihak lain?” tukasMargarito.

Menguntungkan asing

Kurtubi melihat kehadiran BP Migas telah menggerogoti kedaulatan negara. Seperti diketahui,  lanjut dia, BP tidak punya asset. Dengan demikian aset BP Migas adalah aset pemerintah. Di sisi lain, BP Migas mewakili Pemerintah dalam menandatangani kontrak dengan perusahaan asing dalam pola business to government (B to G). Artinya, kedudukan pemerintah dan kontraktor asing jadi setara. Jika terjadi sengketa hukum, bisa membahayakan negara.

Berbeda dengan UU 8/1971 yang mengatur Pertamina yang menandatangani kontrak dengan perusahaan asing dalam pola business to business (B to B). Menurut UU, aset Pertamina jelas terpisah dengan aset Pemerintah. Dengan demikian, pemerintah berada di atas kontrak sehingga kedaulatan negara tetap terjaga.

“UU Migas mengarah untuk melegalkan penguasaan kekayaan migas nasional oleh perusahaan asing/swasta. Hal ini tampak pada pasal 12 ayat 3, yang menyatakan Kuasa Pertambangan oleh menteri diserahkan kepada perusahaan asing/swasta. Sementara itu, implementasi kepemilikan atas sumber daya migas alam (SDA) migas sengaja dikaburkan dengan tidak adanya pihak yang membukukannya karena BP Migas tidak punya neraca. Pendeknya, dengan kehadiran BP Migas, tata kelola migas Indonesia menjadi yang paling buruk di  Asia Oceania. Hal ini ditandai dengan produksi anjlok, cost recovery melonjak, karyawan BP Migas melonjak 10 kali lipat, merugikan negara dan melanggar Konstitusi,” papar Kurtubi.

Marwan Batubara menambahkan, UU Migas pada dasarnya  melegalkan penguasaan kekayaan migas melalui desain BP Migas yang tanpa komisaris. Selain itu, UU Migas disusun dengan tujuan untuk memecah belah Pertamina dengan memaksakan penerapanpola unbundling/devide et empera agar mudah dijual.  Pendeknya, dengan kehadiran BP Migas, tata kelola migas Indonesia menjadi yang paling buruk di  Asia Oceania. Hal ini ditandai dengan produksi anjlok, cost recovery melonjak, karyawan BP Migas melonjak 10 kali lipat, merugikan negara dan melanggar Konstitusi.

Saat sidang digelar hakim konstitusi Hamdan Zoelva Soal juga menyoroti terus membengkaknya cost recoverydari waktu ke waktu yang harus dibayar pemerintah. Ironisnya, jumlah produksi lifting justru terus merosot dalam jumlah yang signifikan. Dia minta pemerintah menjelaskan mengapa cost recovery melonjak sekitar 200% namun lifting produksi justru turun. (*)

Sumber: http://m.rimanews.com/read/20121113/81664/rizal-ramli-tegaskan-keputusan-mk-untuk-hapus-neoliberalisme-neokolonialisme

Dr. Rizal Ramli: Mari Memulai Perubahan dengan Menyatakan Kebenaran

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yatim piatu,” ujar Dr. Rizal Ramli dalam kesempatan menghadiri Silaturrahim Halal Bihalal Idul Fitri 1433 H yang diselenggarakan oleh Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) di Masjid Asy-Syaakiriin, Thamrin City, Jakarta (9/9/2012). Seperti anak yatim piatu, tidak ada pemimpin yang benar-benar memperhatikan nasib rakyatnya. Harga pangan yang terjangkau, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, tersedianya lapangan pekerjaan, hanya menjadi janji para pemimpin yang sering dilupakan.

Indonesia kini bagaikan raksasa tidur, harus dibangunkan. Angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6% tidak cukup membuktikan bangsa Indonesia sudah sejahtera. Indonesia harus mengejar ketinggalan dengan bekerja dua kali lipat lebih giat. Para pemimpin sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan rakyat bawah, seperti petani.

Jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2014 mendatang, Rizal Ramli merencanakan pembangunan jalur kereta api Trans Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Proyek ini dinilai dapat mempercepat waktu pengiriman dan menghemat biaya pengiriman hasil pertanian hingga 10%. “Bayangkan saja, sekarang harga pengiriman satu tandan kelapa sawit senilai dengan harga kelapa sawitnya sendiri,” jelasnya. Selain itu, dengan membuka jalur kereta, berarti menyediakan ratusan atau bahkan ribuan peluang kerja bagi rakyat.

Dalam kesempatan ini, ia juga berpesan agar rakyat lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin, jangan mudah tergiur dengan iming-iming uang.

Ia percaya bahwa bangsa Indonesia suatu saat akan bangkit, asalkan rakyat harus berani menyatakan kebenaran dan menanamkan kejujuran.

Kepalsuan, pencitraan dan pendustaan harus segera dibuka. Untuk melawan hal itu, Rizal Ramli mengajak ulama dan muballigh bergabung menjadi kekuatan yang lebih hebat. Jika berkaca kepada sejarah bangsa Jerman awal abad ke-20, saat itu banyak orang-orang cerdas, namun dengan kecerdasannya tidak dapat mengalahkan Hitler. Hal ini terjadi karena warga mayoritas yang cerdas lebih memilih untuk diam dan tak bersatu, juga enggan mengatakan kebenaran. Tidak heran kelompok lain yang lebih kecil tetapi bermental bandit, bisa berkuasa.

Berbicara apa adanya untuk mengungkapkan persoalan menurutnya juga penting, seperti dikutip di awal dialog,“Saya tidak terbiasa bicara muter-muter, karena nanti rakyat bingung. Saya bicara apa adanya.”

Sumber: http://rizalramli.com/2012/09/dr-rizal-ramli-mari-memulai-perubahan-dengan-menyatakan-kebenaran/

Rizal Ramli PhD Mau Tegakkan Daulat Rakyat ala Soekarno- Hatta, Bekerja Dalam Diam

JAKARTA- Rizal Ramli PhD, Doktor ilmu Ekonomi  lulusan Boston University,AS, adalah tipikal pelayan rakyat, dan ia sejak kecil jadi anak yatim piatu,  tumbuh sebagai sosok berjiwa  negarawan dan intelektual aktivis ala Soekarno-Hatta, yang bekerja dalam diam untuk menegakkan daulat rakyat bidang ekonomi, politik dan budaya. Partai Kedaulatan mengusungnya untuk pimpin Indonesia dengan cara-cara yang humanis dan demokratis. RR jebolan Fisika ITB dan demonstran yang selalu menyerukan perubahan, perubahan dan perubahan, dengan lagu kesukaannya yakni laguSuara Kemiskinan yang menyerukan perubahan karya  Franky Sahilatua.

Sebagian orang mungkin baru mengenal Dr. Rizal Ramli (RR), anak yatim sejak kecil itu,  secara luas beberapa tahun terakhir. Tokoh nasional penggerak perubahan ini memang sebelumnya lebih banyak bekerja dalam senyap.

Padahal, prestasinya selama menduduki jabatan strategis dan penting di pemerintahan jauh melampaui kinerja para menteri lain pada umumnya.  Tidak ada hingar-bingar liputan, apalagi pencitraan yang kini menjadi mantra andalan para pejabat.

Meminjam pepatah Jawa, mantan Menteri Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini bekerja dengan prinsip “sepi ing pamrih, rame ing gawe.” Dalam periode yang amat singkat (2000-2001), ketika menjabat Rizal Ramli sudah banyak berbuat untuk negara ini.

RR mengenal baik Jokowi dan mendorongnya bekerja jujur untuk rakyat.

Aksi jitunya antara lain menyelamatkan Bank Indonesia Internasional (BII) yang hampir kolaps karena di-rush. Seperti biasa, International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia menyarankan likuidasi atau rekapitalisasi. Yang sudah-sudah, para Menko Perekonomian akan mengamini saran itu, walau harus  menggelontorkan duit triliunan rupiah. Namun dia menyelamatkan BII tanpa suntikan dana serupiah pun.
Rizal Ramli juga menyelamatkan PLN dari kebangkrutan karena modalnya sudah minus Rp9 triliun. Dengan tanpa serupiah pun suntikan dana, modal PLN disulap menjadi lebih dari Rp119,4 triliun. Dari situ PLN bisa mencari dana lagi (menerbitkan obligasi, dll) sehingga batal bangkrut.
Bukan itu saja, langkah terobosan juga dilakukannya dalam renegosiasi listrik swasta yang sarat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Harga beli tarif listrik PLN dapat diturunkan dari US$7-9 cent/kwh menjadi hanya sekitar US$4 cent/kwh. Buah dari kebijakan terobosan ini, PLN dapat menghemat miliaran dolar dan menurunkan beban utang sebesar US$35 miliar.

Berpihak kepada yang kecil
Sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Rizal Ramli melakukan restrukturisasi utang dalam dan luar negeri ratusan perusahaan yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Pada Oktober 2000, KKSK mulai merestrukturisasi utang 14.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki nilai pinjaman di bawah Rp5 miliar. Dia memutuskan, UMKM bisa memperoleh potongan pokok dan bunga atas pinjamannya hingga 50% jika mereka mau melunasi pinjamannya sekaligus.
Sejumlah menteri dan pejabat eselon I menentang terobosan ini. Alasannya, akan menimbulkan moral hazard dan jadi preseden bagi para debitor lain. Namun tokoh kelahiran 10 Desember 1953 ini berkilah, sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada UMKM. “Kalau untuk para konglomerat yang utangnya ratusan miliar bahkan belasan triliun kita bisa kasih bermacam kemudahan, kenapa untuk rakyat kecil tidak?” tukasnya.
Pada Mei 2001, sebagai Menko Perekonomian, laki-laki yang juga mantan dosen ekonomi Program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana UI ini mendorong penghapusan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat.
Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Banyak kalangan, baik domestik maupun internasional, menilai kebijakan yang ditempuh tokoh yang telah menjadi yatim-piatu sejak sangat belia itu sebagai langkah yang tepat dan kredibel. Lewat terobosannya tersebut, negara berhasil memperoleh tambahan penerimaan Rp4,2 trilliun. Hebatnya lagi, duit sebesar itu diraup tanpa harus menjual selembar pun saham Telkom atau Indosat.


Benahi rekening liar
Waktu Rizal Ramli jadi Kabulog, dia juga merampingkan 119 rekening pejabat (liar) menjadi hanya 19 rekening. Semuanya jadi akuntabel dan transparan. Padahal, sebelumnya ke-119 rekening itu menjadi tempat penampungan pungli, upeti, dan dana2 off bujet lain yang hanya dinikmati para petinggi Bulog.
Dia juga memangkas biaya perjalanan dinas lebih dari 40%. Bukan hanya itu, dalam kepemimpinannya yang juga singkat, dia meninggalkan saldo Rp 5 triliun lebih di kas Bulog. Sayangnya duit itulah yang kemudian dijadikan foya-foya penggantinya hingga masuk penjara dan membeli pesawat sukhoi yang kontroversial itu.
Masih soal Bulog, hampir semua Kepala Bulog akhirnya masuk penjara karena korupsi. Cuma Rizal Ramli dan Jusuf Kalla yang tidak. Ini lagi-lagi menjadi bukti, bahwa Rizal Ramli adalah pemimpin yang amanah, tidak korup, dan yang paling penting, punya kapasitas di atas rata-rata. Kebijakan-kebijakannya penuh dengan terobosan dan terbukti jadi solusi jitu atas masalah yang terjadi.
Waktu menjadi Menko Perekonomian, dia memangkas banyak substansi dalam Letter of Intent (LoI) yang selama ini didiktekan oleh IMF. Lewat LoI itulah IMF menjajah indonesia, memperbudak para pejabatnya, dan mengambil allih banyak aset dengan amat murah. Dia juga pergi berunding Paris dalam rangka sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) tanpa Widjojo cs yang selama ini dianggap sebagai arsitek pembangunan ekonomi indonesia.
Peristiwa ini cukup menggemparkan. Pasalnya, mitos yang dihembuskan menyebutkan Widjojo adalah tokoh yang sangat disegani di kalangan dunia internasional. Tokoh ini juga digambarkan memiliki jaringan dan lobi yang kuat di kalangan negara kredior. Saat berunding di Paris, media mainstream nasional dibanjiri artikel dan berita yang mengutip pendapat dan prediksi ekonom kaki tangan neolib, bahwa tidak melibatkan Widjojo dalam perundingan, sudah pasti akan membuahkan kegagalan yang memalukan.
Akhirnya waktu juga yang membuktikan, bahwa prediksi dan serangan itu terlalu mengada-ada. Rizal Ramli bukan saja berhasil memperoleh pinjaman lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi juga mengantongi hibah dalam jumlah yang sangat signifikan.
Dengan demikian, semua mitos tentang kehebatan Widjojo adalah omong kosong belaka. Faktanya, Widjojo cs dan Mafia Barkeley-nya itu tidk lebih dari komparador IMF/Bank Dunia. Pembangunan ekonomi mereka selama 32 tahun terbukti keropos dan hancur lebur saat diterjang krisis. Ketika negara lain (Thailand, Korsel, dan lainnya) sudah bangkit dari krisis, Indonesia masih saja terbenam. Inilah buah pembangunan ekonomi yang bermazhab neolib yang dianut Widjojo cs selama lebih dari 30 tahun.
Prestasi Rizal Ramli juga terekam dengan amat baik ketika menjadi Preskom PT Semen Gresik (Persero). Dia menggabungkan/mengkonsolidasi pabrik-pabrik semen di bawah Gresik (Padang dan Tonasa), menghapus kompetisi pasar yang tidak sehat dan merugikan, serta menekan inefesiensi. Hasilnya, nilai Semen Gresik melampaui Tiga Roda dan Holchim. Bahkan di tangannya sebagai Preskom, Semen Gresik disulap menjadi satu dari tujuh BUMN yang paling mentungkan.

Nasehat demi nasehat
Sejatinya masih banyak lagi prestasi Rizal Ramli, baik ketika maupun setelah menjabat. Setelah menjabatmisalnya, Rizal Ramli, tetap dan terus memberi nasehat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang banyak hal, khususnya menyangkut kebijakan di bidang ekonomi. Salah satunya agar Blok Cepu tidak diserakan kepada Exxon (asal tahu saja, Bush menekan SBY agar menyerahkan Cepu kepada Exxon). Rizal ke Istana untuk memenuhi panggilan  SBY yang membutuhkan saran dan nasehatnya.
Beberapa saran Rizal Ramli itu adalah, 1. Pemerintah RI bisa menuntut Exxon karena menerima/menadah barang curian. Kronologinya, Cepu itu awalnya milik Pertamina. Saat Presiden Soerharto berkuasa, dengan KKN Cepu menjadi milik Tommy Soeharto. Ketika bapaknya terguling, Tommy ketakutan dan menjual ke perusahaan Australia seharga US$100 juta. Selanjutnya perusahaan itu menjual ke Exxon senilai US$1 miliar. Jadi, Exxon telah menerima barang curian.
Saran kedua, Blok Cepu dilelang saja. Undang perusahaan-perusahaan  minyak dari negara-negara lain; Jepang, Cina, Spanyol, Malaysia, dan lainya. Lewat  lelalng, pasti harganya akan jauh lebih baik ketimbang yang ditawarkan Exxon. Dalam hitung-hitungannya, sedikitnya Indonesia akan memperoleh US$20 miliar lagi tambahan dibandingkan harga yang ditawarkan Exxon. Cepu itu, kata Rizal Ramli, nilainya kini tidak kurang dari US$200 miliar.
SBY sangat senang dengan saran lelang tadi.  Dia pun mencatat pointer-pointer penting dari saran itu. Tapi, lagi-lagi, sayang saran-saran bagus ini sama sekali tidak dituruti SBY. Dia lebih suka menyenangkan, tunduk, dan patuh kepada majikan asingnya.
Sampai akhir 2007, walau tidak menjabat lagi, sebetulnya Rizal Ramli masih sering memberi masukan kepada SBY. Hal itu dilakukan secara tertutup, jauh dari hingar-bingar liputan media massa SBY. Kebanyakan saran-saran itu disampaikan karena SBY memang minta nasehat dan mengundang Rizal Ramli ke Istana. Biasanya, SBY manggut-manggut dan mencatat kritik/nasehat yang dia anggap bagus. SBY juga berjanji akan melaksanakannya (spt pada kasus Cepu tadi, dia setuju dan berjanji akan melaksanakan saran melelang Cepu, walaupun faktanya SBY akirnya tetap menyerahkan kepada majikan Amerikanya).
Kalau publik tidak tahu semua prestasi cemerlang Rizal Ramli di masa silam (baik ketika maupun setelah menjabat) itu, ya wajar saja. Rizal Ramli bukanlah tipe pejabat gila pencitraan. Dia bekerja dalam senyap, jauh dari publikasi wartawan. Padahal, kalau saja dia mau menggunakan wartawan, itu juga sangat sah dan dibenarkan (dalam ilmu public relations/PR itu malah "wajib"). Pasalnya, rekam jejaknya jauh melampaui kinerja para menteri pada umumnya. Rizal Ramli tidak seperti SBY yang sibuk bercitra ria padahal kinerjanya di bawah banderol seorang presiden.
Namun prestasi kinclong Rizal Ramli selama menjabat yang amat singkat, bisa dibaca pada buku berjudul "Rizal Ramli, Lokomotif Perubahan; Kebijakan terobosan 2000-2001". Buku ini terbit sekitar tahun 2008an. Publik bisa membaca dengan pikiran terbuka dan hati jernih, jauh dari prasangka.
Gerakan Menuju Indonesia Bermartabat (MIB), di Jogjakarta mengumumkan hasil penjaringan nama-nama tokoh yang dianggap layak diperjuangkan untuk maju sebagai calon presiden Indonesia (Sabtu, 26/2/12). Oleh gerakan yang beranggotakan sekitar 10 ribu Facebookers di 31 provinsi disebutkan bahwa tiga tokoh layak sebagai capres, yaitu Dr. Rizal Ramli, Mahfud MD, dan Joko Widodo.
Koordinator MIB, Sholeh UG, menjelaskan, nama ketiga tokoh ini muncul melalui proses penjaringan bertahap. Tahap pertama menginventarisasi tokoh-tokoh yang sudah muncul di media massa, baik yang sudah dicalonkan atau diusung oleh partai politik maupun mencalonkan diri.
Termasuk dalam tahap ini adalah tokoh-tokoh yang muncul dalam polling-polling yang dilakukan oleh lembaga survei. Nama-nama tokoh tersebut kemudian dikaji, dan dibahas oleh forum facebookers. Figur-figur tersebut antara lain Abu Rizal Bakrie, Sri Mulyani Indrawati, Prabowo Subianto, Mahfud MD, Puan Maharani, Anas Urbaningrum, Hatta Radjasa, Yusril Ihza Mahendra.
Kemudian melalui tahap usulan terbuka. Tiap anggota bebas mengusulkan tokoh yang menurut catatan anggota layak diperjuangkan. Nama-nama yang muncul adalah: Mahfud MD, Rizal Ramli, Joko Widodo, Anies Baswedan, Hery Zudianto, Agustin Teras Narang, Fadjroel Rahman, Fadel Muhammad, Din Syamsuddin, dan Yusril Ihza Mahendra.
Tahap inventarisasi, yaitu nama-nama yang sudah muncul dari proses pertama dan mendapat catatan positif anggota masuk dalam tahap ketiga. Sedang nama-nama yang diusulkan oleh anggota, selama dia bukan tokoh yang masuk tahap pertama dan sudah ditolak, langsung masuk dalam tahap inventarisasi.
Dalam tahap ini ada Sembilan tokoh yang muncul yaitu Rizal Ramli, Joko Widodo (Jokowi), Fadel Muhammad, Yusril Ihza Mahendra, Din Syamsuddin, Anies Baswedan, Fadjroel Rahman, dan Mahfud MD. Dengan munculnya sembilan nama tersebut otomatis nama-nama yang masuk sebelumnya dianggap tidak layak oleh para anggota MIB.
Alasan utama terhadap penolakan tokoh-tokoh tersebut antara lain:
Bagian dari pemerintah SBY yang masih menyimpan berbagai persoalan Seperti Sri Mulyani, Anas Urbaningrum, dan Hatta Radjasa. Memiliki track record yang kurang baik, yaitu Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Sri Mulyani, Anas Urbaningrum. Sedangkan yang dianggap belum jelas kiprahnya, Puan Maharani dan Agustin Teras Narang.
Menurut Sholeh UG, sembilan nama yang sudah disetujui itu kemudian didiskusikan oleh forum. Setiap hari dimunculkan satu nama. Beberapa tokoh menimbulkan perdebatan seru; pro dan kontra.
Sedang beberapa tokoh lain melaju mulus tanpa keberatan. Akhirnya dari sembilan nama itu ditetapkan tiga nama, yaitu Rizal Ramli, Joko Widodo, dan Mahfud MD.
Rizal Ramli disetujui mayoritas karena kemampuannya di bidang ekonomi, komitmennya pada ekonomi kerakyatan, integritas, dan sikap oposisinya terhadap pemerintahan SBY. Mahfud MD disetujui karena kepakarannya di bidang hukum tata negara, keberanian, dan integritasnya. Sedangkan Joko Widodo disetujui karena keberhasilannya memimpin Solo, keberpihakannya pada mobil Esemka, dan upayanya mempertahankan bangunan cagar budaya yang akan dirobohkan dan diganti menjadi mall.
Sedangkan enam nama lain tidak disetujui oleh mayoritas anggota yang memberi komentar terhadap pemunculan nama di group MIB. Keberatan anggota terhadap enam tokoh yang tidak lolos tersebut, antara lain karena factor:
Masih menyimpan persoalan masa lalu, seperti Fadel Muhammad dan Yusril Ihza Mahendra. Dianggap tidak mumpuni karena sikapnya sering tidak pada tempatnya, yaitu Din Syamsuddin dan Fadjroel Rahman. Belum memiliki kesiapan atau ketokohannya masih diragukan, yaitu Anies Baswedan.
Setelah melalui proses tersebut Menuju Indonesia Bermartabat (MIB) setuju dan akan menyuarakan Rizal Ramli, Joko Widodo, dan Mahfud MD untuk dicalonkan sebagai calon pemimpin Indonesia.
MIB mensyaratkan seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan transformasional bukan transaksional, dan karena itu harus bebas dari belenggu sistem (baik kepartaian maupun pemerintahan). Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang berada di barisan terdepan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bukan hanya sekedar berwacana tapi juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Dan ketiga tokoh tersebut telah teruji dalam kiprahnya memiliki tipe kepemimpinan transformasional.
Bersih dan berani membersihkan. Pemimpin tidak boleh terikat dengan kontrak-kontrak politik-ekonomi yang akan membuat dirinya tersandera, dan kemudian dalam pengambilan kebijakannya harus tunduk pada kepentingan pemilik modal, kaum kapitalis dan neolib. Pemimpin juga harus berani untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, demi menegakkan martabat bangsa Indonesia. Dan ketiga tokoh tersebut sudah teruji bersih dan memiliki keberanian untuk membersihkan.
Berani dan berintegritas, serta memiliki sikap nasionalisme yang jelas. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, dengan kekayaan alam yang berlimpah dan SDM yang mumpuni di segala bidang, maka seorang pemimpin haruslah berani menegaskan kedaulatan Negara dari campur tangan asing yang hendak menjajah Indonesia, baik secara politik, ekonomi maupun militer. Pemimpin harus berani melindungi hak-hak rakyat, melindungi aset-aset Negara dari upaya penjarahan pihak asing, baik penjarahan secara legal melalui perjanjian dan traktat internasional, maupun penjarahan illegal.
Seorang pemimpin harus memiliki visi jauh kedepan, berjiwa kenegarawanan. Sehingga seorang pemimpin tidak boleh hanya mementingkan kelompok, golongan dan partainya saja, tapi harus benar-benar menyejahterakan warga bangsa, membawa warga bangsa menuju kemakmuran.[zul)

Sumber: http://www.rimanews.com/read/20120920/75824/rizal-ramli-phd-mau-tegakkan-daulat-rakyat-ala-soekarno-hatta-bekerja-dalam-diam