DISCLAIMER

Blog ini adalah inisiatif dari beberapa orang yang berhimpun dalam Organisasi Kemasyarakatan yang bernama Garda Kedaulatan Indonesia (GKI) yang berkepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam melahirkan kepemimpinan nasional yang mampu mengemban amanah sebagaimana yang telah digariskan dalam UUD Tahun 1945 dan sekaligus mampu mengimplementasikannya. Melalui pengamatan dan pengkajian mendalam yang dilakukan oleh Garda Kedaulatan Indonesia atas sosok Tokoh Nasional DR. Rizal Ramli, baik itu menyangkut gagasan, konsep dan pemikiran ekonomi DR. Rizal Ramli dan kiprahnya selama menjabat sebagai Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur, maupun sebagai ekonom kelas dunia dengan ECONITnya. Garda Kedaulatan Indonesia menyimpulkan bahwa DR. Rizal Ramli adalah figur yang potensial dan memiliki intergritas untuk dicalonkan sebagai Presiden RI berikutnya. Berdasarkan pertimbangan inilah Garda Kedaulatan Indonesia mempersembahkan Blog ini kepada masyarakat Indonesia, dengan tujuan agar masyarakat Indonesia dapat lebih mengenal pemikiran, gagasan dan konsep dari seorang DR. Rizal Ramli yang selanjutnya diharapkan masyarakat Indonesia memiliki visi yang sama dengan Garda Kedaulatan Indonesia untuk mendukung dan mencalonkan DR. Rizal Ramli sebagai calon Presiden RI berikutnya yang potensial untuk mendapat dukungan kita semua mayoritas rakyat pemilih Indonesia. Untuk diketahui blog ini tidak ada hubungannya atau diketahui oleh DR. Rizal Ramli, ini murni inisiatif dari Garda Kedaulatan Indonesia untuk mensosialisasikan sosok DR. Rizal Ramli sebagai figur yang paling potensial dan memiliki integritas menjadi Presiden Indonesia berikutnya, apabila blog ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, khususnya kepada DR. Rizal Ramli, maka Garda Kedaulatan Indonesia secara resmi akan menyampaikan dan memberitahukan kepada yang bersangkutan, dan sekaligus mendesak DR. Rizal Ramli agar bersedia dicalonkan sebagai Presiden Indonesia pada 2014 mendatang.

Rabu, 27 Juni 2012

Rizal Ramli, Anak Yatim Piatu yang Siap Jadi Pelayan Rakyat


DR. Rizal Ramli

''Rizal Ramli adalah pelayan rakyat, dan di masa mudanya ia berani melawan kezaliman. Dialah anak yatim piatu yang selalu mendorong rakyat jelata untuk sekolah dan tak putus asa di zaman edan kapitalisme sekarang,'' kata seorang tukang ojek dan mahasiswa yang mengenalnya di sekitar kampus Universitas Paramadina dan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Rizal Ramli doyan keliling kampus untuk berdialog dengan mahasiswa. Tapi ia lebih suka turun ke bawah menemui kaum papa, dhuafa dan korban-korban kehidupan.
Ya, anak yatim piatu yang berhasil meneruskan kuliah ke ITB dan meraih PhD dari Boston University, AS itu bernama Dr Rizal Ramli. Kini Rizal Ramli lebih suka dan lebih tepat disebut sebagai sang pelayan rakyat. Namanya tidak masuk polling-poling survei di Indonesia, namun dedikasi dan komitmennya sebagai pelayan rakyat yang miskin, kehilangan harapan dan kebingungan akan hari depan, sangat kuat. Keberanian dan kesabarannya sungguh luar biasa. Ia bersahabat dengan SBY sebelum menjadi presiden , namun ketika SBY menjadi presiden dan diingatkannya, malah ia ditendang begitu saja. Ia pun bergerak di jalanan dengan komunitas agama dan minoritas serta kaum papa.
Rizal Ramli lahir sebagai anak rakyat biasa dan karena yatim piatu, maka ia harus bekerja dulu setamat SLTA untuk mencari biaya bagi kuliahnya di Departemen Fisika ITB. Setelah demonstrasi-demonstrasi yang panjang di ITB tahun 1977/78 dan dipenjara Orde Baru, Rizal bertolak belajar ke Boston University,AS hingga meraih gelar Doktor (PhD) bidang Ilmu Ekonomi. Kini anak yatim piatu itu bertekad menyelamatkan Indonesia dari kehancuran, dialah pelayan rakyat yang sejati, yang tidak mendapat tempati di survei-survei lembaga polling atau jajak pendapat. Tapi ia tidak putus asa dan bersama kaum muda dan mahasiswa, terus bergerak melayani rakyat untuk menyelamatkan Indonesia.
Baru saja kembali dari Amerika Serikat dimana ia diundang untuk berbicara di berbagai forum di Harvard Club sampai PBB New York, langsung saja ia berkumpul dengan anak-anak muda, termasuk wartawan, aktivis, buruh dan berdialog bebas. Rizal Ramli selama dua minggu di AS selalu bertanya pada anak-anak muda: bagaimana kondisi rakyat kita dan apa kegelisahan mereka? Siapa yang sanggup memecahkan masalah ekonomi bangsa? Sampai kapan ketidakadilan dibiarkan di negeri kita? Sampai kapan rakyat miskin kehilangan harapan? Apakah SBY masih mau mendengar suara kita yang lemah?
Komitmen dan dedikasinya membuat berbagai kalangan dari Sabang sampai Merauke simpati dan menaruh kepercayaan kuat kepadanya.'Masyarakat menghargai Rizal Ramli karena ikhlas sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar pemimpin atau sekedar presiden seperti para kandidat lain.
Namanya tenggelam karena tidak ada jajak pendapat dari berbagai lembaga survei yang mau memasukkan namanya, dan sebagai pelayan rakyat, kini ia bersiap melayani rakyat dengan melawat dan berdialog ke berbagai daerah untuk mendengarkan langsung suara rakyat bawah, termasuk mahasiswa.
Bangsa kita kini yatim piatu, tak ada pemimpin, bolehlah dipimpin anak yatim piatu seperti Rizal Ramli yang menjiwai derita bangsanya dengan sepenuh hati. Rizal Ramli adalah sosok yang kredibel dan sanggup melayani rakyat, meski tidak diberi tempat di lembaga-lembaga survei dan polling negeri ini. ''Saya melihat Rizal Ramli sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan, selayaknya rakyat mempertimbangkannya pada pilpres mendatang,'' kata Prof Jeffrey Winters dari Northwestern University, AS. [guh]
Tulisan ini diterbitkan pertama kali oleh www.rimanews.com

DR. Rizal Ramli: Saya Ingin Melayani Rakyat, Semoga Tuhan Mengijinkan Kiranya


Muhammad Mursi dan Rizal Ramli tentu tidaklah sama. Namun ada  titik temu di antara keduanya yakni Mursi dan Ramli sama-sama aktivis mahasiswa yang gigih, bergerak dari NOL, dari paling bawah dan keduanya merasakan pahitnya di penjara rezim otoriter. Mursi tumbuh dari lingkungan Islamis, sementara Rizal Ramli tumbuh dari lingkungan Nasionalis religius sebagai anak yatim piatu, namun keduanya pluralis dan toleran. Keduanya sudah kenyang dilecehkan, di-stigma dan dicaci-maki, keduanya kenyang dicurigai dan diprasangkai, bahkan difitnah keji. Keduanya bukan tokoh paling popular, apalagi tidak berduit. Keduanya dilecehkan para presiden yang berkuasa. Namun keduanya tidak pernah dendam kepada siapapun yang menindas mereka.
Keduanya tidak begitu dikenal dalam polling-poling dan survei di Negara masing-masing. Mursi seorang Islamis yang humanis, sementara Rizal Ramli adalah Nasionalis yang humanis. Keduanya mengalami  ‘’jalan ke pengasingan’’, meminjam frase John Ingleson, untuk kembali ke Tanah Air  guna membangun kembali bangsa dan negaranya dari keterpurukan. Mursi dan Ramli sadar bahwa bangsa Mesir dan Indonesia menjadi yatim piatu karena tidak ada pemimpin yang amanah. Keduanya bergolak menjawab tantangan zamannya dengan melayani rakyat jelata, dan dhuafa tanpa kepentingan pribadi, meski tidak populer di mata media dan dilecehkan kaum borjuis pula.
Tapi kedua aktivis itu berpendidikan PhD. Mursi sang presiden dan pemimpin baru Mesir itu,menerima gelar sarjana dan Master di bidang teknik dari Universitas Kairo pada tahun 1975 dan 1978. Sedangkan gelar Ph.D. di bidang teknik ia terima dari University of Southern California,AS pada tahun 1982. Sedangkan Rizal Ramli, sang pelayan rakyat yang bekerja keras untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran, menyelesaikan Fisika di ITB dan meriah Master dan Doktor (PhD) di Boston University, AS 1990-an. Keduanya lulusan Amerika yang perduli dan komit pada bangsanya yang tenggelam kedalam keterbelakangan dan ketidakadilan.Rizal Ramli lahir sebagai anak pinggiran dan karena yatim piatu, maka ia harus bekerja dulu setamat SLTA untuk mencari biaya bagi kuliahnya di Departemen Fisika ITB.  Setelah demonstrasi-demonstrasi yang pahit dan penuh luka di ITB tahun 1977/78 dan dipenjara Orde Baru, Rizal Ramli bertolak belajar ke Boston University,AS  hingga meraih gelar Doktor (PhD) Ilmu Ekonomi karena ingin mengatasi kompleksitas masalah ekonomi bangsanya sebagaimana pesan Soekarno-Hatta, Founding Fathers.
Rizal Ramli tenggelam di berbagai survei dan jajak pendapat karena tidak ada lembaga survei yang mau memasukkan namanya dalam survei mereka. Ramli marginal dan tidak punya dana maju ke pilpres 2014 kalau tidak ada bantuan rakyat dan Tuhan Yang Maha Penyayang. Ramli marginal dan tak popular.  Mursi juga tidak popular di Mesir  dibandingkan tokoh kesohor seperti Mohamad El Baradey, Ahmad Shafik, Boutros Ghali  dan Amr Mousa. Baik Rizal Ramli maupun Muhamad Mursi sama-sama underdog, kalau Rizal dicap sebagai nasionalis, Mursi dicap Islamis. Namun keduanya humanis dan  sadar akan pluralitas dan kesetaraan. Keduanya menjunjung tinggi kebhinekaan, apalagi mengenyam pendidikan di Timur maupun Barat sehingga sangat memahami ragam peradaban.
Rizal Ramli adalah pelayan rakyat, dan sejak masa mudanya ia berani melawan kezaliman. Dialah anak yatim piatu yang selalu mendorong rakyat jelata untuk sekolah dan tak putus asa dalam melawan kekalahan dan ketidakadilan.
Rizal Ramli dan Muhamad Mursi sama-sama bergerak memperjuangkan hak-hak dasar warganya dan meneguhkan kesetaraan dan keadilan karena pendidikan tinggi mereka memungkinkan keduanya memperkaya peradaban, moralitas,spirit dan pengalaman mereka untuk menyelamatkan negeri mereka yang karam oleh kezaliman dan korupsi.’’ Selamatkan Indonesia, itulah komitmen saya sebagai pelayan rakyat jelata,’’ kata Rizal Ramli. ‘’Kemenangan saya untuk semuanya, perubahan sudah tiba,’’ kata Mursi.
''Saya ingin melayani rakyat, semoga Tuhan mengijinkan kiranya,'' kata Ramli. '' Kemenangan saya adalah untuk rakyat, untuk semuanya,'' kata Mursi. Kedua bekas aktivis mahasiswa itu menundukkan kepala kepada Yang Maha Kuasa, di tengah kemelut bangsanya.
Keduanya ingin menjadi pelayan rakyat jelata, yang terhina, kalah dan marginal, yang kehilangan harapan. Keduanya berusaha dijalan Tuhan yang terjal dan penuh duri, keduanya mencintai bangsanya yang menderita dan menjadi korban globalisme-kapitalisme, dengan sepenuh hati. Mursi akan berdiri dengan jarak yang sama di hadapan seluruh rakyatnya, seraya berkata, “Allah melihat kita dan menjadi saksi bagi kita seluruhnya.”
Negara Mesir selama enam dekade terakhir selalu dipimpin dari jajaran militer. Inilah pertama kalinya Mesir moderen dipimpin Mursi, tokoh Islamis dan dipilih secara bebas oleh masyarakat. Kini Rizal Ramli, anak yatim piatu yang selalu marginal itu,  ingin menjadi pelayan rakyat sekaligus pemimpin sejati negeri ini untuk pertama kali. Semoga Tuhan membukakan jalan bagi keduanya dalam menyelamatkan bangsa dan kehidupan yang nyaris tanpa harapan.(RM)

Jumat, 22 Juni 2012

Hentikan Pembayaran Obligasi Rekap Rp 60 Triliun!


DR. Rizal Ramli

Kewajiban Pemerintah Bisa Membengkak Hingga Mencapai Rp 14.000 triliun.. Pemerintah didesak segera menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi (OR) dari APBN yang mencapai Rp 60 triliun/tahun sampai 2040. Akibat beban pembayaran utang yang teramat besar,  APBN tidak mampu menjadi lokomotif pembangunan.  Pada saat yang sama, pemerintah justru mati-matian mengurangi, bahkan mencabut, subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena dianggap mendistorsi pembangunan ekonomi.
“Ini suatu bentuk ketidakadilan yang sangat luar biasa. Untuk mensubsidi perbankan, pemerintah rela mengguyurkan uang pajak sebesar Rp60 triliun setiap tahun.  Sebaliknya kalau buat subsidi BBM pemerintah justru berniat menghapuskannya. Sebagai pembayar pajak, saya tidak rela uang rakyat dipakai mensubsidi para bankir yang sudah sangat kaya raya. Karenanya, pemerintah harus segera menghentikan pembayaran bunga OR sebesar Rp 60 trilliun setiap tahun,” desak Sasmito Hadinagoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI).
Saat kriris moneter menerjang pada 1998, banyak perbankan Indonesia kolaps. Untuk menyelamatkan bank-bank tersebut, pada 1999 pemerintah menyuntikkan modal (merekapitalisasi) dalam bentuk Obligasi Rekap  dengan dana mencapai Rp 655 triliun.
Tiga staf sekretariat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu Gatot Arya Putra, Ira Setiati, dan Damayanti di tahun 2002 mengembangkan enam skenario tentang pembengkakan kewajiban pemerintah untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya. Skenario terbaik ialah kalau setiap lembar OR dapat dibayar tepat pada waktunya. Dalam hal ini, kewajiban pemerintah akan mencapai Rp 1.030 triliun. Jumlah ini terdiri atas  Rp 430 triliun utang pokok dan Rp 600 triliun untuk bunga. Skenario terburuknya, jika terjadi penundaan pembayaran setiap lembar OR yang jatuh tempo, maka jumlah kewajiban pemerintah akan membengkak luar biasa besar, hingga jumlah mencapai Rp 14.000 triliun! Namun karena analisis mereka yang dimuat di majalah BPPN itulah, ketiganya jsutru dipecat.

Kantong kiri kantong kanan

OR adalah piutang bank-bank yang telah menjadi milik pemerintah kepada pemerintah. Atau pemerintah berutang kepada bank-bank yang dimilikinya sendiri. Jadi ibaratnya utang dari kantong kiri ke kantong kanan dari kemeja yang sama.
Menurut mantan Menko Perekonomian di era Megawati Kwik Kian Gie, solusinya adalah menarik obligasi rekap tersebut. Namun teknik atau cara penarikannya termasuk domain sub ilmu pengetahuan yang sama sekali tidak dipahami oleh para teknokrat Berkeley Mafia maupun teknokrat IMF. Atau mungkin mereka memahaminya, tetapi sengaja mau mengobral bank-bank dengan harga murah seraya membangkrutkan negara.
“Selaku Menko Perekonomian, saya dan Menkeu (ketika itu) Bambang Sudibyo secara diam-diam mengganti OR dengan apa yang kami namakan zero coupon bond (ZCB), atau Obligasi Rekap tanpa Bunga. Isinya hanya angka yang harus dianggap sebagai modal/ekuiti agar CAR-nya 8%,” papar Kwik.
Dia melanjutkan, semua bank diberi tenggang waktu lima tahun untuk menjadi sehat atas kekuatan sendiri dengan melakukan perbaikan kinerja. Kalau tidak, bank ditutup. Namun kalau sudah sehat atas kekuatan sendiri, ZCB ditarik.
“Sayangnya prinsip dan inti pikiran Zero Coupon Bond sebagai cara untuk menarik kembali Obligasi Rekap sama sekali tidak digubris. Akibatnya kita rasakan sendiri sampai sekarang, yaitu mengeluarkan uang sekitar 25% dari APBN sejak 2003 hingga 2040. Motifnya hanya satu, yaitu patuh pada IMF secara mutlak dan habis-habisan,” tukas Kwik.
Mantan Menko Keuangan era Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli menyatakan pemerintah sebaiknya menarik semua OR di perbankan untuk meringankan beban APBN. Penarikan obligasi rekap juga demi mempertimbangkan rasa keadilan bagi rakyat yang selama ini patuh membayar pajak.
"Saya setuju dengan pendapat pak Kwik, OR harus diubah menjadi ZCB. OR juga seharusnya untradeable atau tidak dapat diperjualbelikan. Sebab, kalau OR diperjualbelikan, bisa jadi pintu masuk perbankan asing untuk menguasai bank-bank nasional dengan lebih dominan.” ujar Rizal Ramli.
Menurut dia, seharusnya  semua pihak sama-sama berkorban untuk memperbaiki ekonomi nasional. Jangan cuma rakyat  yang dituntut berkorban dengan pengurangan subsidi BBM. Tapi pemilik bank dan para bankir harus bersedia berkorban, dengan cara berhenti menerima subsidi bunga obligasi rekap. (*)

Tokoh Nasional Ramai-ramai Ajukan Judicial Review UU No.22 Tahun 2001


Rizal Ramli: UU Migas Adalah Pesanan Asing


DR. Rizal Ramli
Sejumlah tokoh dan organisasi kemasyarakatan mengajukan judicial review UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, seluruh elemen rakyat Indonesia diminta terus mengawal proses gugatan ini.
Pasalnya, sejumlah pihak yang berkepentingan dengan eksisnya UU Migas pasti akan melakukan segala cara. Termasuk, dengan menggelontorkan dana sangat besar, agar judicial review kandas.
Sidang perdana judicial review UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas di MK, digelar Selasa (17/4/2012). Gugatan itu diajukan oleh sejumlah tokoh dan organisasi kemasyarakatan. Mereka antara lain Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Umat Islam, Achmad Hasyim Muzadi, Amidhan, Komaruddin Hidayat, Salahuddin Wahid, dan lainnya. Mereka minta MK membatalkan UU tersebut secara
keseluruhan karena bertentangan dengan UUD 1945.
“Nilai-nilai yang terkandung dalam UU Migas bertentangan dengan semangat pasal 33 UUD 45. UU ini memberi peluang dan dominasi asing untuk menguras dan mengeruk sumber daya alam (SDA) kita. Sehingga, menyengsarakan rakyat. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang ditentang rakyat beberapa waktu lalu itu, hanyalah ekses dari UU Migas ini. Untuk itu, kita minta MK membatalkannya, lalu kita ganti dengan UU
yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Senada dengan itu, tokoh perubahan nasional Rizal Ramli menyatakan, pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas menyebutkan bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, UU Migas justru mengecilkan peranan negara dan diserahkan kepada swasta.
Gugatan ke MK ini akan menjadi tonggak kemandirian ekonomi bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga, rakyat bisa benar-benar sejahtera, sebagaimana yang dicita-citakan para founding fathers.
“Saya menyambut baik dan mendukung penuh upaya Pak Din Syamsuddin dan tokoh-tokoh lainnya untuk menggugat UU Migas yang sangat liberal ini. Kita harus menang. Setelah itu, kita punya kesempatan menyusun UU Migas dan sumber daya alam yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Memang sudah menjadi tugas negara untuk mengoptimalkan SDA yang dianugrahkan Allah Yang Maha Kuasa untuk mensejahterakan rakyatnya,” papar Rizal Ramli yang juga Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan.
Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian mengingatkan, bahwa gugatan UU Migas akan sangat mengganggu kepentingan sejumlah pihak yang selama ini diuntungkan. Mereka adalah perusahaan-perusahaan migas asing, domestik, dan para pejabat yang selama ini mengeruk manfaat lewat KKN.
Sehubungan dengan itu, mereka pasti akan mengerahkan segala cara untuk menggagalkan gugatan ini. Mereka akan menggiring opini, seolah-olah akan berbahaya jika UU Migas dibatalkan. Misalnya, anjloknya kepercayaan investor asing, hancurnya kredibilitas Indonesia di mata dunia, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.
RUU Migas sebenarnya pernah ditolak DPR saat pertama kali diajukan ketika Menteri Pertambangan dan Energi dijabat Kuntoro Mangkusubroto. Saat itu selaku penasehat ekonomi DPR, ECONIT memberi masukan tentang bahayanya RUU Migas sehingga akhirnya ditolak DPR. Namun setelah Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan, RUU itu kembali diajukan. Karena negara sedang disibukkan transisi kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati, tidak
beberapa lama, RUU itu telah disahkan menjadi UU.
“Waktu itu kepada DPR saya jelaskan, RUU ini adalah pesanan asing. Bahkan, draft-nya pun disusun asing. Mana ada orang asing yang menyusun RUU yang akan menguntungkan rakyat Indonesia. Mereka pasti lebih mengutamakan kepentingdan korporasinya sendiri. Dari sini saja, UU Migas memang layak dibatalkan,” jelas Rizal Ramli yang juga pendiri ECONIT. @ari

Minggu, 17 Juni 2012

Seminar di Amerika: Standar Etika Yudhoyono Rendah


DR. Rizal Ramli

Salah satu penyebab fundamental mengapa korupsi di Indonesia tampak semakin merajalela adalah karena standar etika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono relatif rendah.
Benar bahwa anti-korupsi adalah tema utama kampanye Partai Demokrat dalam pemilu yang lalu. Namun Presiden SBY tampak terlalu permisif dan cenderung membiarkan praktik korupsi. Belakangan, berbagai kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Partai Demokat dan yang mengenai menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ditanggapi SBY dengan ringan.
"Responnya (SBY) adalah menunggu sampai perkara korupsi itu (yang melibatkan petinggi Partai Demokrat dan menteri KIB II) memiliki kekuatan hukum yang tetap. (Dan) itu bisa memakan waktu yang begitu lama," ujar tokoh oposisi Indonesia, DR. Rizal Ramli, dalam seminar mengenai prospek ekonomi dan masa depan demokrasi Indonesia di East West Center (EWC), Washington DC, Amerika Serikat, Selasa siang waktu setempat (12/6).
Pernyataan Rizal Ramli itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan seorang peserta. Direktur EWC di Washington DC, DR. Satu Lemiye, menjadi moderator dalam seminar itu. Sementara audiens yang memadai ruangan seminar berasal dari berbagai institusi yang bergerak di sektor ekonomi keuangan juga lembaga think thank.
"Standar etika Yudhoyono sangat rendah," sambung Rizal Ramli.
Menurut Ketua Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara ini, seharusnya SBY mengambil tindakan tegas terhadap tokoh Partai Demokrat maupun menteri KIB II yang tersangkut kasus korupsi. Misalnya dengan menghentikan mereka untuk sementara dari jabatan yang sedang mereka duduki. Rizal Ramli yakin sikap tegas seperti itu akan mengurangi secara signifikan keinginan pejabat baik di pusat maupun di daerah untuk korupsi.
Karena tindakan tegas itu tidak ada, tidak aneh bila korupsi dianggap sebagai persoalan yang biasa saja.
Selain itu, untuk mengurangi korupsi, SBY seharusnya juga berani menciptakan terobosan positif yang dapat mengurangi praktik korupsi dan membantu meningkatkan performa pemerintah.
Rizal Ramli menceritakan pengalamannya saat memimpin Badan Urusan Logistik (Bulog) di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang lalu. Ketika itu Bulog dikenal luas sebagai institusi terkorup kedua di era Orde Baru setelah PT. Pertamina.
"Saya menciptakan shock. Saya mengevaluasi pucuk pimpinan Bulog. Sekitar 200 pejabat dari daerah yang dikenal basah saya pindahkan ke daerah kering. Begitu juga sebaliknya, sekitar 200 pejabat Bulog di daerah kering dipindahkan ke daerah basah," masih kata Rizal Ramli.
Langkah ini diambil Rizal Ramli karena ia menyadari bahwa penempatan pejabat Bulog tergantung pada besar atau kecil setoran yang diberikan kepada pejabat di tingkat lebih tinggi. Banyak pejabat Bulog di daerah kering ketika itu yang sebetulnya profesional dan memiliki kinerja yang baik. Tetapi karena menolak memberikan sogokan, mereka "dibuang" ke daerah-daerah yang kering.
Selain menciptkan shock, Rizal Ramli juga membenahi sistem keuangan Bulog menjadi lebih transparan. Rekening-rekening liar di tubuh Bulog dirapikannya. [guh]

Indonesia Membutuhkan Pertumbuhan Ekonomi Minimal 10% (per tahun) Untuk Menjadi Salah Satu Raksasa Ekonomi


Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pemerintah tak perlu bekerja. Cukup dengan menutup mata, atau sekalian tidur saja, laju pertumbuhan sebesar itu bisa terjadi dengan sendiri.
Apa yang dibutuhkan sebuah negara dengan kapasitas dan potensi yang begitu besar seperti Indonesia adalah pemerintahan yang kuat dan efektif, yang bisa menjadi faktor pendorong utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit.
Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 10 persen per tahun untuk menjadi salah satu raksasa ekonomi dan faktor penentu konstelasi politik di kawasan Asia dan bahkan dunia.
Demikian antara lain disampaikan ekonom senior, Dr. Rizal Ramli, dalam diskusi terbatas dengan Direktur Program Asia Tenggara Center for Strategic and International Studies (CSIS), Ernest Z. Bower, di Washington DC, Amerika Serikat, Senin siang waktu setempat (11/6). Selain Bower, pertemuan itu juga dihadiri Deputi Direktur dan Senior Fellow CSIS, Murray Hiebert.
Dari pertemuan yang berlangsung secara informal itu dapat disimpulkan bahwa baik Bower maupun Hiebert memiliki cara pandang yang sama dengan Rizal Ramli dalam melihat berbagai persoalan yang sedang dihadapi Indonesia. Mereka gembira karena ternyata masih ada tokoh alternatif di Indonesia yang memilisi visi yang jelas dan tekad yang kuat menjadikan Indonesia sebagai negara berpengaruh di Asia.
Tidak ada yang dapat menyangkal potensi potensi besar yang dimiliki Indonesia. Namun sayangnya pemerintah gagal memanfaatkan potensi itu, juga gagal menciptakan manuver yang dapat menyakinkan kalangan usaha kelas dunia. Bahkan yang lebih memprihatinkan, tampaknya kebijakan pemerintah tidak mendukung daya saing Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi kawasan Asia.
"Indonesia memiliki potensi besar. Tetapi karena kepemimpinan yang lemah dan tidak tegas, serta permisif terhadap korupsi, Indonesia kehilangan opportunity untuk menjadi negara makmur yang besar," ujar Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online usai pertemuan.
Ketua Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara itu mengatakan, masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Asia dan dunia. Bila perubahan benar-benar terjadi, Rizal Ramli optimistis Indonesia akan bangkit menjadi negara besar di Asia dan mengejar ketertinggalan dari raksasa Asia lainnya, seperti Republik Rakyat China dan Korea Selatan.
Dia membandingkan komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat China dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi di negara masing-masing. Di China, kebijakan yang ada diikuti dengan kerja nyata.
Untuk pembangunan jalan tol, misalnya. China yang baru membuka pintu dalam satu dekade terakhir kini telah memiliki jalan tol lebih dari 20 ribu kilometer. Sementara Indonesia, sejak tahun 1978 hingga kini hanya memiliki jalan tol sepanjang 762 kilometer. Dalam delapan tahun terakhir jalan tol di Indonesia hanya bertambah 140 kilometer.
Dibandingkan dengan Malaysia saja Indonesia kalah. Malaysia baru memulai pembangunan jalan tol pada 1985. Namun sekarang memiliki jalan tol sepanjang 3.500 kilometer.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah buah dari booming commodity yang terjadi satu dekade terakhir. Selain itu juga didukung oleh faktor aliran dana spekulatif yang cukup deras. Tanpa kedua hal itu, ekonomi Indonesia akan kandas selagi pemerintah tidak menciptakan faktor pendukung yang genuine," masih kata Rizal Ramli.
Dalam kesempatan itu Rizal Ramli juga menyatakan bahwa di tengah kemungkinan persaingan dan kompetisi antara Amerika Serikat dan China di kawasan Asia, Indonesia tidak mau menjadi bagian dari hegemoni baik China maupun Amerika. Indonesia, sambung Rizal Ramli, harus memainkan peran sebagai stabilisator di antara keduanya. Hal itu bisa terjadi bila Indonesia memiliki kekuatan setara dengan Amerika dan China.
"Hanya dengan demikian Indonesia bisa memperjuangkan perdamaian di Asia dan dunia umumnya seperti diamanatkan konstitusi," demikian Rizal Ramli. [guh]